PILKADA DAN JALAN PINTAS PARTAI POLITIK

Nrabas alias jalan pintas merupakan salah satu budaya yang saat ini sedang menjangkiti banyak aktor politik di negeri ini, prilaku tersebut semakin nampak terasa ketikajelang Pemilu atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Untuk Pilkada 2017 tahapannya saat ini sudah memasuki fase penyerahan berkas perbaikan paslon,ada sekitar 328 Paslon dari 101 daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak dalam waktu dekat ini. Di antaranya 249 paslon diusung oleh parpol atau gabungan parpol dan 79 paslon lainnya berangkat dari jalur perseorangan. Sebagaimana ketentuan PKPU No. 9 tahun 2015 pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa paslon yang menempuh jalur dukungan parpol  atau gabungan parpol minimal harus mengantongi 20 persen dari jumlah kursi DPRD setempat atau 25 persen dari suara sah Pemilu Legistlatif 2014.

Dengan prosentase tersebut seharusnya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik  atau gabungan parpol bisa mencapai sekitar  350-400 paslon. Kalau tidak berarti ada ‘PR’ serius dalam prosesrekruitmen, kaderisasi dan pelembagaan partai politik, apalagi tidak sedikit paslon yang nrabas mengambil jalan pintas untuk memenangkan Pilkada meskipun mereka tidak pernah dibesarkan dalam kader partai pengusungnya. Kandidat short cut semacam itu biasanya lahir dari kalangan artis ternama, pengusaha, public figure, pejabat atau mantan pejabat sebut saja Ahmad Dhani, Ahok, Agus Harimurti, Anis Baswedan, dst. Sementara partai politik sendiri tidak peduli dengan proses pelembagaan partai dan pembinaan kadernya, mereka cenderung pragmatis dan oligarkis dalam menghadapi pilkada. Potret ini bisa dilihat bagaimana para kandidat terpilih tersebut mampu menyingkirkan kader-kader organik yang selama ini berjuang di internal partainya masing-masing.

Fenomena kader instan ini semakin menjadi setelah partai-partai politik kehilangan platform politiknya setelah reformasi. Tidak sedikit partai yang kehilangan ruh ideologinya sehingga tidak ada pembeda antara partai satu dengan yang lain. Akibatnya banyak aktor politik yang memanfaatkan situasi ini dengan mengambil jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan, sementara partai politik sendiri cenderung pragmatis selagi calon yang diusungnya bisa menang. Ada beberapa permasalahan yang dapat kita highilgt di sini. Pertama, partai belum memiliki prosedur rekruitmen yang mapan baik dari sisi konsep maupun implementasinya sehingga banyak kader instan yang terjun di panggung politik tanpa memahami platform partainya. Kedua,partai masih mengandalkan model rekruitmen konvensional yakni mengandalkan basis dukungan lama. Ketiga, proses seleksi kandidat kepala daerah atau caleg seringkali mengesampingkan pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman dan penugasan yang dimiliki bakal calon (Lili Romly, 2008).

Catatan-catatan tesebut mengkonfirmasi lembaga-lembaga survei yang selalu menempatkan parpol di urutan paling akhir dibanding lembaga publik lainnya dalam mengukur tingkat kepuasan publik seperti institusi kepolisian, KPK, Pengadilan,dll. Dari tahun ke tahun selalu saja sama peringkatnya seolah-olah parpol enggan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu perlu upaya ekstrauntuk mendorong pembaharuan partai politik di Indonesia.Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi fokus reformasi parpolini yaitu metode yang digunakan dan substansi yang dipasarkan. Dari segi metode partai harus mampu mendayagunakan sarana prasarana yang ada. Sedangkan dari sisi substansi partai harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespon berbagai isu yang terjadi.

Terakhir, perlu penulis tekankan bahwa bagaimanapun partai merupakan salah satu instrumen pokok yang absah dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Pilkada setentak 2017 yang akan berlangsung di 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten di seluruh Indonesia bisa menjadi arena kontestasi yang produktif bagi partai politik dalam mengobati kekecewaaan publik. Dan apabila kekecewaan publik terhadap partai ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin proses konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini masih terus-menerus kita bangun akan ‘mangkrak’ terhenti kalau tidak tergusur mundur. (*Ahmad Anfasul Marom/foto:http://politik.rmol.co)



Artikel Terkait