MEMBENAHI REGULASI KAMPANYE

Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam tahapan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), kegiatan yang harus dijalani bagi siapapun yang ingin melaju menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota di negeri ini. Sudah empat pekan masa kampanye Pilkada Serentak 2017 ini berlangsung terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 tiga hari setelah pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon dan akan berakhir sekitar tiga bulanan lagi 11 Februari 2017. Dari sisi alokasi  waktu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tenggat masa yang diberikan KPU pada Pilkada dua tahun lalu, namun ada beberapa poin perubahan dalam ketentuan regulasi PKPU yang dirasa perlu penulis singgung di sini apalagi kalau kita bandingkan dengan peraturan-peraturan kampanye Pilkada langsung terdahulu.

Upaya pembenahan ini tidak hanya menyoroti pada aspek  pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye saja, melainkan juga sisi tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye Paslon baik itu yang berupa uang, barang maupun jasa.

APK, Partisipasi Demokrasi

Anda mungkin salah satu masyarakat yang merasa bahwa kampanye Pilkada 2017 ini tidak ‘semeriah’ Pilkada langsung sepuluh tahun yang lalu. Pada masa itu hampir semua ruang publik sesak dipenuhi oleh atribut-atribut kampanye, bahkan tempat yang semestinya steril dari spanduk, umbul-umbul, poster, dan flyer pun tidak luput dari sasaran pemasangan APK. Oleh sebab itu tidak heran kalau kemudian banyak masyarakat yang ‘gregetan’ dan mendorong pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang mengatur pemasangan APK yang cederung liar dan menambah sampah visual di sepanjang jalan. Belum lagi saat kegiatan kampanye Rapat Umum, biasanya momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh para tim kampanye paslon untuk show of force dengan menerjunkan gerombolan motor di jalanan agar menarik perhatin massa. Saya kira potret buram kegiatan kampanye seperti itu harus segera diatasi agar tidak terus menerus menjadi duri dalam proses konsolidasi demokrasi.

Menurut J.J. Linz dan Stepan (1978), konsolidasi demokrasi hanya akan terjadi kalau lima arena ini saling menguatkan satu sama lain yaitu negara yang berdaulat, civil society yang kuat, ekonomi yang sehat, masyarakat politik dan rule of law yang tegak.  Terkait dengan penegakan aturan memang regulasi kampanye ini baru dimulai pada Pilkada serentak 2015 lalu, sebelumnya partai pengusung paslon bebas tanpa batas memproduksi bahan Kampanye, APK dan beriklan di media massa. Bisa dibayangkan bagaimana tidak menjamurnya atribut kampanye saat itu. Berangkat dari pengalaman itulah kemudian lahir regulasi baru, PKPU No.7 tahun 2015, yang mengatur tentang kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu isu krusial yang dibenahi di sini adalah mengenai pembatasan APK, bahan kampanye, dan metode kampanye.

Substansi Regulasi Kampanye

Sebenarnya substansi dikeluarkannya regulasi tersebut adalah untuk menjamin hak semua paslon, memberi kesempatan yang sama, serta memperlakuan secara adil dan setara dalam berkampanye. Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya selain merusak estetika kota, dominasi penyebaran APK itu seringkali dimonopoli oleh paslon yang sumber dananya berlimpah. Di sisi lain PKPU No. 7 tahun 2015 di atas membuat pilkada serentak sebelumnya dirasa masyarakat kurang ‘bunyi’ alias sepi partisipasi, oleh sebab itu KPU mengeluarkan perubahan regulasi yakni PKPU No.12 tahun 2016 agar kualitas demokrasi tetap terjaga khususnya dalam ranah kontestasi dan partisipasi. Ada beberapa item perubahan kalau kita bandingkan dengan regulasi yang dikeluarkan tahun lalu. Pertama, Soal fasilitasi APK kalau sebelumnya Paslon dilarang mencetak APK sendiri, saat ini mereka diperbolehkan selagi tidak melebihi 150 % dari jumlah maksimal dan mendapat persetujuan materi dari KPU. Kedua, Perawatan, pemeliharaan, dan pembersihan APK menjadi tanggung jawab calon. Bukan lagi KPU yang menangani. Ketiga, Paslon atau Tim Kampanye yang ingin menggunakan media sosial sebagai jalur kampanye wajib membuat account resmi dan mendaftarkannya di KPU sehari sebelum masa kampanye.

Terakhir, perlu penulis tegaskan bahwa regulasi kampanye itu bukan hanya penting bagi para kandidat tetapi juga penting bagi rakyat. Biarkan mereka untuk memperoleh gambaran lengkap calon kepala daerahnya masing masing agar di Hari-H pencoblosan nanti (15 Februari) sudah siap menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. (*Ahmad Anfasul Marom/foto:humas)



Artikel Terkait