Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Pencalonan Pilkada di DIY

Pada tahun 2015 ini, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015, akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 36 kota. Sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kekuatan sekaligus tantangan dalam melaksanakan Pilkada serentak tersebut. Kekuatan KPU antara lain berpengalaman dalam mengelola tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada. Selain itu, kinerja KPU mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2014 secara transparan dan akuntabel telah mendapatkan apresiasi dari dalam dan luar negeri.

Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan Pilkada secara serentak adalah cakupan wilayah kerja dan rentang kendali penyelenggara Pemilu, keterbatasan waktu persiapan penyelenggaraan Pilkada, serta kepastian anggaran. Khusus untuk KPU Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2015, yakni KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Sleman, dan KPU Kabupaten Bantul, permasalahan mengenai anggaran dapat terselesaikan tepat waktu. Hal ini dikarenakan koordinasi yang terjalin baik antara KPU Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten setempat.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam penyelenggaraan Pilkada ini, KPU telah mengeluarkan beberapa Peraturan KPU berkaitan tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimulai dari Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 hingga Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015.

Pelaksanaan Pilkada secara serentak ini dibagi menjadi dua gelombang, yang pertama di tahun 2015 dan yang kedua di tahun 2017. Untuk Pilkada bulan Desember 2015, ditujukan bagi daerah yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah-nya berakhir di tahun 2015 dan bulan Januari s/d Juni 2016. Sedangkan Pilkada bulan Februari 2017, ditujukan bagi daerah yang AMJ Kepala Daerah-nya berakhir di bulan Juli s/d Desember 2016 dan tahun 2017.

Untuk alur tahapan dan jadwal Pilkada serentak, di antaranya adalah  penyusunan daftar pemilih oleh KPU tanggal 24 Juni s/d 14 Juli 2015, pemutakhiran daftar pemilih tanggal 15 Juli s/d 26 Agustus 2015, pendaftaran pasangan calon tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, pemeriksaan kesehatan pasangan calon tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2015, penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus 2015, penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) berkaitan penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus s/d 17 November 2015, masa kampanye tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015, masa tenang tanggal 6 s/d 8 Desember 2015, hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, dilanjutkan rekapitulasi pemungutan suara di kabupaten/kota tanggal 16 s/d 18 Desember 2015, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi tanggal 18 s/d 19 Desember 2015, dan penetapan pasangan calon terpilih tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tanggal 21 s/d 23 Desember 2015.

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Berkaitan pemutakhiran daftar pemilih, yang dimaksud dengan pemilih dalam Pilkada adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, dan memiliki KTP daerah setempat. Pemilih yang tidak didaftar di daftar pemilih adalah pemilih yang sedang terganggu kondisi jiwa atau ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, berdomisili kurang dari 6 bulan sebelum Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan, sedang dicabut hak pilihnya, serta merupakan anggota TNI/Polri.

Ada beberapa perbedaan daftar pemilih dalam Pilkada ini, yakni adanya Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2), serta Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). DPTb-1 ditujukan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih. Masa pendaftaran DPTb-1 ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT. DPTb-2 ditujukan bagi pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar di DPT dan DPTb-1, dapat mendaftar pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas kependudukan lainnya. Untuk DPPH adalah daftar pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT dan DPTb-1, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal dan menggunakan di tempat lain. Pemilih tersebut melapor kepada PPS asal guna mendapat surat pemberitahuan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Pencalonan

Pembahasan mengenai pencalonan selalu menarik untuk diikuti, demikian pula halnya dalam tahap pencalonan Pilkada serentak. Tiga syarat mutlak dalam pencalonan dari partai politik/gabungan partai politik antara lain (1) memperoleh kursi 20% atau 25% suara sah (berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPRD) ; (2) diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dibuktikan melalui SK Kepengurusan yang sah ; serta (3) melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing, dengan melampirkan SK dari DPP. Untuk syarat nomor (1), bagi Kabupaten Gunungkidul sejumlah 9 kursi untuk partai politik atau 113.291 suara sah, Kabupaten Sleman sejumlah 10 kursi untuk partai politik atau 153.699 suara sah, dan Kabupaten Bantul sejumlah 9 kursi untuk partai politik atau 140.182 suara sah.

Khusus untuk calon perseorangan, syarat minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten bersangkutan. Untuk Kabupaten Gunungkidul syarat minimal adalah 56.209 dukungan yang tersebar di 10 kecamatan, Kabupaten Sleman sebanyak 69.124 dukungan yang tersebar di 9 kecamatan, dan Kabupaten Bantul sejumlah 68.506 dukungan yang tersebar di 9 kecamatan. Bukti dukungan adalah identitas kependudukan berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Paspor.

Untuk verifikasi dukungan calon perseorangan, tahapan dimulai dari penelitian jumlah minimal dukungan tanggal 11 s/d 18 Juni 2015, analisis dukungan ganda tanggal 11 s/d 18 Juni 2015, penelitian administrasi dan faktual oleh PPS tanggal 23 Juni s/d 6 Juli 2015, rekapitulasi di kecamatan tanggal 7 s/d 13 Juli 2015, rekapitulasi di kabupaten tanggal 14 s/d 19 Juli 2015, serta perbaikan syarat dukungan tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015.

Pendaftaran pasangan calon dimulai dari tanggal 26 s/d 28 Juli 2015, baik pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Untuk pemeriksaan kesehatan, KPU Kabupaten meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat kabupaten untuk menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani dengan Keputusan KPU Kabupaten, serta mengusulkan Rumah Sakit Pemerintah yang dapat ditunjuk  untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh Rumah Sakit Pemerintah kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon dan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, apabila mengundurkan diri peraturan perundangan menetapkan sanksi administrasi Rp 10 milyar. Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. Pasangan calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau pasangan calon oleh partai politik/gabungan partai politik. Pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan diberi kesempatan melengkapi kekurangan syarat dukungan. Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.

Tahapan pencalonan dalam Pilkada 2015 kembali menggunakan aplikasi pencalonan SILON, yang memudahkan KPU Kabupaten dalam pengorganisasian data khusus pencalonan. Ada beberapa menu yang memudahkan kerja KPU Kabupaten, yakni Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian dan Hasil Penelitian, Perbaikan dan Penelitian Perbaikan serta Hasil Penelitian, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut, Sengketa, serta menu Lain-Lain.  (*m2.Foto: net)



Artikel Terkait