Kesiapan KPU DIY Menuju Pemilu 2014 yang Berintegritas

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses sirkulasi kepemimpinan baik eksekutif maupun legislatif, nasional maupun daerah, dalam pelaksanaannya harus dikawal agar berjalan sesuai koridor peraturan yang ada dan diupayakan sekuat tenaga agar menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas.   

Prasyarat untuk menuju Pemilu berintegritas, hemat saya ditopang oleh banyak faktor, tiga diantaranya adalah penyelenggara yang profesional, mandiri dan jujur, pemilih yang dijamin hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung dan bebas, dan peserta pemilu yang komit dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aturan main atau regulasi yang ada. Dalam makalah ringkas ini, saya akan menyampaikan dua faktor yang disebut pertama dan dibagian akhir akan ditambahkan perihal logistik yang berkaitan dengan porsi kesiapan KPU DIY dalam penyelenggaraan Pemilu 2014

Penyelenggara Pemilu yang Ideal

Penyelenggara Pemilu memegang peranan sangat penting untuk menjaga integritas pemilu, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; i. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya; j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan pemilu berikut menjaga agar pelaksanaan tugas dan wewenang seluruh level penyelenggara Pemilu berjalan sesuai aturan yang ada, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang kredibel, teruji kapasitas dan kapabilitasnya, sehat moral dan independen. Ketika seluruh penyelenggara pemilu dapat mencapai  atau setidaknya mendekati titik ideal maka pelaksanaan menjadi lebih mudah. Persoalannya, bukan perkara mudah mendapatkan penyelenggara pemilu yang ideal. Dan hulu dari persoalan ini berada saat dimulai  proses rekrutmen/pembentukan penyelenggara Pemilu.

Saat ini telah dilakukan proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8.523 TPS. Pembentukan 7 orang petugas untuk mengampu satu TPS, awalnya mengalami kendala ketika persyaratan menjadi KPPS dirasa berat ketimbang Pemilu sebelumnya. Syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat yang diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2013 menjadi salah satu persyaratan yang dinilai memberatkan karena faktanya banyak petugas yang pada setiap pemilu langganan menjadi KPPS, tidak dapat memenuhinya. Atas persoalan yang bersifat nasional ini, KPU RI mengeluarkan PKPU No 2 Tahun 2014 yang memperingan syarat bagi KPPS yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka dapat diisi oleh orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan menghitung.

Dalam pembentukan penyelenggara Pemilu, KPU RI meminta agar profesionalitas, kemandirian dan kejujuran dikedepankan agar hasil Pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat.       Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara misalnya, KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara prosedural, sedangkan pada proses penghitungan suara harus dijamin bahwa perolehan suara parpol dan caleg tetap sesuai haknya. Baik kesalahan penghitungan suara apalagi jika terjadi manipulasi suara yang dilakukan oleh setiap level (KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, KPU RI) penyelenggara Pemilu, keduanya akan mengakibatkan kerugian bagi peserta pemilu dan dapat berujung pada perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjaga agar hasil pemilu terhindar dari kesalahan penghitungan dan kehawatiran terjadinya manipulasi suara, KPU RI menyiapkan beberapa langkah yang diatur melalui regulasi misalnya hasil penghitungan suara dapat direkam foto maupun video oleh siapapun yang hadir di TPS, berita acara diberikan kepada saksi peserta pemilu bahkan ketika mereka tidak mengirim saksi di TPS dapat meminta di PPS, plano penghitungan yang memuat hitungan angka tally wajib dibuka di rekap desa dan juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan scan hasil suara di TPS.

Selain itu, kode etik penyelenggara Pemilu harus menjadi landasan dalam melaksanakan pekerjaan, terlebih saat ini telah ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memutus banyak pelanggaran kode etik. Seluruh upaya tersebut di atas harus dibaca sebagai itikad untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, akuntabel dan berintegritas.   

 

Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilih

Berangkat dari pengalaman Pemilu 2009 yang bermasalah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), perhatian publik terhadap DPT kali ini begitu besar. Keterbukaan KPU yang selalu melibatkan peserta Pemilu  dan pengawas Pemlu dalam setiap proses penyusunan daftar pemilih menimbulkan kesan seolah problem pemilih tidak kunjung tuntas. Namun, hal ini merupakan pertanda baik karena kepedulian terhadap daftar pemilih di setiap proses penyusunan justru akan menyempurnakan DPT.

Penyusunan Pemilih pada Pemilu 2014 lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Indikatornya dapat dirujuk pada beberapa hal. Pertama, dari sisi regulasi, UU no 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih difasilitasi untuk didaftar sebagai pemilih. Dalam UU No 8 tahun 2012 yang secara teknis di atur lebih lanjut dengan peraturan KPU, mengatur bahwa jika seseorang tidak terdaftar dalam DPT, maka pemilih dapat didaftar sebagai pemilih khusus hingga H-14. Pengaturan ini tidak ditemukan pada pemilu sebelumnya, sehingga kala itu menyebabkan jutaan hak pilh warga yang sudah dijamin konstitusi kita menjadi hilang karena persoalan administratif. Bahkan, jika seseorang masih juga tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Khusus, pada hari dan tanggal pemungutan suara tetap dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP dengan cara mendatangi TPS sesuai alamat KTP.

Kedua, penyusunan daftar pemilih saat ini mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya ada tiga hal yang menunjukkan yakni dibangunnya sistem informasi data pemilih (sidalih), pelibatan peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam rapat pleno penetapan daftar pemilih dan pencermatan atas data pemilih serta masukan terhadap keberadaan pemilih tidak dimonopoli oleh penyelenggara Pemilu. Sistem informasi data pemilih memudahkan warga untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum hanya dengan membuka web kpu melalui perangkat yang dimiliki (gadget, smartphone, laptop) tanpa harus repot ke kantor desa/kelurahan.

Pelibatan aktif peserta pemilu dan pengawas pemilu dalam pleno penetapan daftar pemilih merupakan itikad baik KPU agar prosesnya bisa dikawal oleh para pihak, dan tidak dimonopoli dan hanya menjadi wilayah privat bagi KPU sebagaimana pemilu sebelumnya. Sedangkan pencermatan data pemilih oleh peserta dan pengawas pemilu, merupakan ikhtiar untuk menyempurnakan daftar pemilih. Terbukti, masukan dan tanggapan dari peserta dan pengawas atas pemilih yang belum terdaftar maupun pemilih yang tidak berhak masuk DPT (meninggal dunia, dibawah umur, pemilih ganda, pindah domisili, tidak dikenal, anggota TNI/Polri) dapat disempurnakan.

Ketiga, koordinasi dan sinergi dengan para pihak untuk penyempurnaan data pemilih. Dalam konteks DIY, KPU bersama pemerintah DIY berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan daftar pemilih, khususnya pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang invalid. Dalam beberapa pertemuan yang difasilitasi pemerintah DIY, dengan mengundang kepala dinas kependudukan dan KPU dari seluruh kabupaten/kota persoalan NIK telah diselesaikan dengan baik. Seluruh DPT yang memiliki NIK invalid yang awalnya berjumlah 31.591 pemilih saat ini telah diselesaikan setelah dilakukan verifikasi ke lapangan oleh KPU Kabupaten/Kota berikut jajaran dibawahnya dan crosscheck data oleh dinas kependudukan.

 

 



Artikel Terkait