Tentang KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Tentang KPU

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi

  1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional.
  2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
  4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
  5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
  6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif, khususnya mengenai kode etik penyelenggara.
  7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPU DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  8. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  9. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
  10. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  11. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  12. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pega
  13. wai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

  1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  5. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  8. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  9. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  12. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Komisioner KPU DIY

Hamdan Kurniawan, S.IP, M.A

Ketua Kpu Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Koordinator Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.
  • Ketua Divisi Perencanaan dan Data.
  • Anggota Divisi Teknis.
  • Anggota Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

Ketua Divisi Teknis

  • Koordinator Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.
  • Anggota Divisi Perencanaan dan Data.
  • Anggota Divisi Hukum.

Farid Bambang Siswantoro

Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

  • Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
  • Anggota Divisi Perencanaan dan Data.
  • Anggota Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

Siti Ghoniyatun, S.H

Ketua Divisi Hukum

  • Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo.
  • Anggota Divisi Teknis.
  • Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.

Ahmad Anfasul Marom

Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

  • Koordinator Wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
  • Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
  • Anggota Divisi Hukum.

Sekretariat KPU DIY

Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sekretaris, dan terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan 6 (enam) sub bagian.

Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta : Ir. Retno Setijowati, M.S

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian : Muhammad Hasyim, S.E.,M.M.

a. Sub Bagian Program dan Data
    - Kasubag Program dan Data : Ponidi, S.IP
    - Penganalisis Program dan Aplikasi : Meirino Setyaji S.Kom
    - Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi : Kurnia Pramuditya, S.E.

b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
    - Kasubag Organisasi dan SDM : Drs. Bambang Supriyadi
    - Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian : Ratna Dewi Senjarini, S.T.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Kepala Bagian : Dra. Nanik Sri Suhartini

a. Sub Bagian Keuangan
    - Kasubag Keuangan : Endang Murniati, S.E.
    - Pengadministrasi Umum : Seni Lestari
    - Penyusun Laporan Keuangan   : Diena Ardiarini, S.E.
                                                   : Sigit Raharjo, S.E.
b. Sub Bagian Umum dan Logistik
    - Kasubag Umum dan Logistik : Drs. Cecep Buntoro
    - Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan : Bambang Purwono, S.IP
    - Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu : Arry Dharmawan Trisatyaputra, S.E.
    - Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu : Evi Nurjanah, S.S.
    - Sekretaris Pimpinan : Rahadiana Puji A'Yuni, S.E., Ak.
    - Pengemudi  : Suprapto
                        : Tumin
    - Teknisi Listrik : Ahmad Widiatmoko
    - Koordinator Pengamanan : Suhartono

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Kepala Bagian : Sasongka Harjanta, S.H

a. Sub Bagian Hukum
    - Kasubag Hukum : Arita Saparinda Kurniawati, S.H., M.Hum.
    - Pengadministrasi Umum : Pranoto
    - Analis Hukum : Sari Ananingsih, S.H.

b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

    - Kasubag Teknis dan Hupmas : Dewantoputra Adhipermana, S.H

    - Penghubung Antar Lembaga : Ngapiyo, S.IP
    - Analis Pemilu : Fauzi Akhmad, S.IP
    - Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan : Asita Widyasari, S.IP
    - Desain Grafis : Fitri Hartati, A.Md

    - Pengelola Website : Mudita Maidihani, A.Md